Dibalik Larangan Konser Slank

Grup band ternama tanah air, Slank, kembali mempertanyakan larangan konser yang dialamatkan kepada mereka. Bahkan, mereka menegaskan siap menempuh jalur hukum bila upaya damai yang dilakoni tak jua berhasil.

Terhitung mulai pertengahan 2009, Slank tidak boleh mengadakan konser dengan alasan ada pemilu. Pemberi izin, dalam hal ini Mabes Polri, tidak mau ada kerumunan massa sepanjang proses pemilu. Tapi, setelah pemilu selesai, mereka merasa proses perizinan jadi makin susah.

Hal itu diungkapkan salah seorang pentolan Slank, Bimbim, setelah konferensi pers tentang konser amal untuk membantu pelaku seni yang sedang sakit di D'Ocean Resto, Jakarta. ''Sampai hari ini ada sepuluh konser Slank yang dibatalkan. Konser itu tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Tangerang, Bekasi, dan Surabaya,'' ucap penggebuk drum tersebut.

Grup yang sudah berusia 26 tahun itu tak bisa memprotes larangan tersebut. Alasan yang diberikan pemberi izin cukup masuk akal. Mereka bilang lokasi konser dekat dengan lingkungan perumahan. Di tempat lain, lokasi konser dekat dengan kegiatan keagamaan. Mereka khawatir konser itu akan mengganggu.

''Mau protes juga susah. Alasannya masuk logika semua. Cuma, masalahnya, kok Slank doang yang nggak boleh. Band lain kok bisa. Nah, ada question mark di situ,'' ungkap Bimbim.

Meski mengganjal, Slank memilih berpikir positif. Konser tidak boleh, tapi job manggung di acara televisi tetap berjalan. Sedikit banyak itu membantu penghidupan mereka. Pernah, kata Bimbim, ketika konsernya dibatalkan, mereka mendapat ganti mengisi acara televisi di Bandung. ''Kalau rezeki, ya nggak akan ke mana-mana,'' katanya.

Sejauh ini, Slank memang belum bereaksi apa-apa terhadap larangan tersebut. Rencananya, April mendatang Slank kembali mengadakan konser besar di PRJ atau Ancol. ''Kalau konser yang ini tetap dipersulit juga, baru kami protes,'' tegas Bimbim.

Protes damai akan dilakukan band yang sudah mengeluarkan 23 album itu. Jika aksi damai tidak bisa, mereka siap menggunakan jalur hukum. Kalaupun keduanya tidak bisa juga, baru menggerakkan massa. ''Tapi, menggerakkan massa itu cara yang paling bar-bar. Kalau boleh memilih, itu cara paling terakhir yang akan kami tempuh. Dalam demokrasi kan begitu. Kalau damai nggak bisa, baru main massa,'' paparnya.

Bimbim jujur mengakui, larangan konser tersebut membuat pendapatan Slank berkurang. Padahal, pada 2009, Slank mendapat banyak penghargaan. Salah satunya dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mengenai anggapan bahwa larangan konser itu berkaitan dengan pembelaan Slank terhadap KPK, Bimbim membantah. ''Nggak ya, zaman demokrasi seperti ini rasanya tidak cerdas deh kalau latar belakangnya itu,'' ungkapnya.

Selain dari tampil di televisi, pendapatan mengalir deras dari penjualan ring backtone (RBT). Pendapatan dari RBT itu memberi kontribusi kedua setelah konser atau show. ''Kalau RBT-nya seret, wah repot juga,'' ujarnya